aktaduma.com,Atambua- Masa kepemimpinan Bupati Belu Agus Taolin Diduga Anti Kritik hingga menjalar ke OPD yang terstruktur terlebih OPD yang terlibat kasus dengan sengaja masukan nomor handphone wartawan ke daftar hitam agar tidak bisa dihubungi. Rabu (25/09/2024).
Hal ini diketahui dari beberapa kali dihubungi media ini baik Bupati, Sekda maupun OPD dari Pemda Belu yang diduga terlibat masalah tidak dapat dihubungi baik telpon seluler maupun pesan singkat WhatsApp messenger.
Dalam beberapa kasus yang mencuat akhir-akhir ini seperti pembagian ternak sapi untuk keluarga Bupati, kasus korupsi dekranasda, kasus korupsi TMMD, oknum Kabid yang merupakan ASN aktif terlibat dalam politik dan banyak kasus lainnya saat dihubungi menggunakan nomor handphone wartawan tidak dapat dihubungi sedangkan jika memakai nomor handphone lain justru aktif dan online namun tidak merespon konfirmasi dari wartawan.
Selain itu beberapa kali awak media hendak menemui dan mengonfirmasikan terkait pemberitaan soal beberapa kasus namun diduga banyak alasan dan menghindar untuk menemui wartawan.
Menurut Adrianus Dedy Dasi salah satu wartawan di Kabupaten Belu mengatakan kebebasan pers yang dimaksimalkan oleh para jurnalis untuk bisa meliput, menulis, dan memublikasikan berita tanpa rasa takut. Namun, wartawan juga dituntut ikut mendidik masyarakat.
“Informasi bersifat kritis yang diberitakan para pewarta melalui media, sesungguhnya menjadi motivasi bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi. Dengan kritikan kita bisa mengukur kinerja apakah sudah sesuai atau tidak.” Ungkap Adrianus.
Lanjutnya, Kritikan yang disampaikan harus kita jadikan sebuah motivasi untuk melakukan evaluasi kinerja, karena melalui kritikan atau koreksi ini kita akan mengetahui titik kekurangan kita, untuk selanjutnya dibenahi.
“Media memiliki peran untuk menjembatani pemerintah dalam mensosialisasikan program dan kegiatan yang akan, sementara dan telah dikerjakan. Sehingga, masyarakat mengetahui berbagai kegiatan yang dilaksanakan pemerintah, wartawan bukan menjadi batu sandingan bagi pemerintah daerah dan tidak mau dikritik.” Pungkasnya.***
