Atambua, Aktaduma.com- Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua K.A Halim beserta jajaran mengikuti kegiatan kegiatan webinar dengan tema pengelolaan penanganan pengaduan layanan publik pada jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah (Jateng). Rabu (22/6/2022).
Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Badiklat Jawa Tengah Kaswo. Diikuti dengan sambutan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto sekaligus membuka kegiatan webinar.
Hadir sebagai narasumber dalam webinar ini Kepala perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah Siti Farida yang memaparkan materi dengan tema “Menghadirkan cita pelayanan publik berkualitas melalui pengelolaan pengaduan pada layanan publik” , serta Kepala Keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah yang menyampaikan materi “Pengelolaan pengaduan dalam pelayanan publik”.
Setelah pemaparan materi oleh narasumber dilakukan sesi diskusi dan tanya jawab antara narasumber dan peserta webinar yang membahas materi webinar yang telah disampaikan.Menurut Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan berkualitas yang salah satunya dalam hal penyelesaian pengaduan dalam layanan publik.
Pengaduan merupakan salah satu bentuk pengawasan oleh masyarakat yang apabila dikelola dan ditangani dengan baik dapat menjadi masukan yang berharga untuk melakukan peningkatan terhadap kualitas pelayanan kedepannya.
Melalui kegiatan webinar ini diharapkan jajaran Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara pelayanan publik dapat mengetahui apa saja yg perlu dilakukan dalam pengelolaan pengaduan dalam pelaksanaan pelayanan publik.***
Editor: ADRIANUS DEDY DASI
