aktaduma.com, Atambua- Persoalan Di kabupaten Belu, tepatnya di Dusun Wekabu, RT 01,02, RW 01, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat (Tasbar), Kabupaten Belu, provinsi NTT, masyarakat dengan kebutuhan khusus dan stunting yang di janjikan pemerintah dan layak mendapat bantuan rehab rumah layak huni justru namanya di hapus dan merambat ke dusun lainnya.
Hari ini Senin (18/11/2024) warga Naekasa dari beberapa dusun bersama warga dusun wekabu mendatangi kantor DPRD Belu untuk melaporkan kasus rehab rumah layak huni yang laksanakan oleh Kepala Desa Naekasa Mikhael Seran Moruk.
Dengan kasus yang sama dari pantauan awak media salah satu RW Wilfridus Aton dari dusun Batu Merah A juga melaporkan hal yang sama kepada anggota DPRD Belu komisi 1 di ruangan Ketua DPRD Belu.
Dikonfirmasi media ini penjabat Kepala Desa Naekasa Mikhael Seran Moruk tidak merespon.
Ditulis media ini sebelumnya, dari pantauan awak media, Kondisi Saat program tersebut turun ke desa, masyarakat yang sesuai data sebelumnya layak mendapat bantuan di ganti namanya dengan orang yang kondisi rumahnya layak huni hingga seorang PNS justru di nilai layak mendapatkan bantuan di maksud oleh pemerintah.
Salah satu warga Rafael Bauk saat ditemui di kediamannya sangat menyesalkan tindakan Kepala Desa Mikhael Seran Moruk karena sebelumnya tim sebelas survey dan mendata 12 KK dan yang diusulkan dari kepala dusun 14 KK.
Namun saat bantuan turun nama yang disurvei tidak mendapatkan bantuan rehab rumah layak huni justru ke warga yang tidak disurvei dan salah satunya seorang PNS.
“Yang nama keluar salah satunya Vester Moruk yang belum berkeluarga dan yang menghuni di rumah tersebut adalah seorang guru SD dan Sekretaris Desa Naekasa Wilibrodus Hane Hipir dan rumah tersebut tidak serta di verifikasi dan mendapat bantuan rehab rumah layak huni,” kata Rafael Bauk, Jum’at (15/11/2024).
Selain itu Rafael Bauk dengan kesal mengatakan jika bantuan tersebut didata kades bukan atas permintaan dirinya, namun karena kondisi rumah miliknya yang sudah tidak layak huni dan pantas untuk mendapatkan bantuan tersebut namun dikecewakan dan diduga hanya menjual data miliknya untuk data siluman penerima bantuan rehab rumah layak huni.
Menurut Rafael sebelumnya sudah ada musyawarah desa yang di hadiri oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa (PMD). Namun hasilnya nihil dan bahkan bantuan tetap turun ke nama-nama siluman.
