aktaduma.com,Atambua- Bupati Belu Agus Taolin dan Sekda Johanes Andes Prihatin melarang perekrutan anggota Tani Merdeka membuat warga Kabupaten Belu kesal dan dianggap tidak memihak rakyat kecil.
Pasalnya program Tani Merdeka merupakan program unggulan presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto yang diketuai oleh wakil menteri pertanian Sudaryono.
Sudaryono tercatat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah dan Juga sebagai Ketua Umum APPSI ( Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) Pusat, Ketua Dewan Pembina Sayap Partai Gerindra PAPERA dan terakhir menduduki Jabatan Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia organisasi yang di gagas presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai penyempurnaan dari organisasi pertanian yang ada sebelumnya.
“Kami masyarakat kecil selalu dicekal oleh elit politik daerah yang tidak mementingkan kepentingan rakyat, program Tani Merdeka itu di gagas pak Prabowo Subianto presiden terpilih kenapa harus dicekal berarti Bupati Belu dan Sekda melawan program unggulan pak presiden.” Ungkap Yohanes salah petani di Belu. Kamis (12/09/2024).
Yohanes mengatakan Bupati Belu dan Sekda karena kepentingan politik tidak memihak kepada masyarakat karena kabupaten Belu sendiri sebagian besar merupakan petani.
“Pak Prabowo tolong lihat kami masyarakat Belu, Bupati dan Sekda saja tidak memihak kepada kami justru program bapak mereka cekal dan kami dibiarkan begitu saja seperti tahun 2023 kami petani banyak mengalami kerugian gagal panen karena kekurangan pupuk dan air,” keluh Yohanes.
Tani merdeka juga merupakan organisasi sayap Partai Gerindra, yang telah menggelar Kongres I di Hotel Setos Semarang, Sabtu, 29 Juni 2024. Kongres untuk mencari format dan formulasi sistem kebijakan bidang pertanian agar petani sejahtera.
Ketua Umum DPP Tani Merdeka, Don Muzakir, mengatakan, ketahanan pangan menjadi salah satu program yang gencar digalakan pemerintah. Ia menilai program itu harus diimbangi dengan jaminan kesejahteraan para petani.
Ia menambahkan, di Jawa Tengah sudah ada 7.200 Posko Tani Merdeka yang tersebar di 8.500 desa, dan 29 Kabupaten. Posko-posko inilah yang akan menjadi wadah berbagai program, dan menyelesaikan masalah petani. Nantinya petani bisa menanyakan program Prabowo-Gibran di posko tersebut.
“Termasuk persoalan pupuk langka. Kami ingin program pemerintah Prabowo-Gibran memiliki korelasi langsung ke daerah khususnya Jawa Tengah,” kata Don Muzakir.
Selain itu Sudaryono tercatat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah dan Juga sebagai Ketua Umum APPSI ( Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) Pusat, Ketua Dewan Pembina Sayap Partai Gerindra PAPERA dan terakhir menduduki Jabatan Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia organisasi yang di gagas presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai penyempurnaan dari organisasi pertanian yang ada sebelumnya.
